Hulman Sitorus merupakan sosok yang ahli dalam bidang ekonomi, sehingga sosok Hulman Sitorus merupakan knum yang sangat mengerti dan paham sekali tentang kinerja peningkatan ekonomi bagi masyarakat dengan memberdayaka sumber daya alam yang terdapat dikota Siantar tercinta ini, sedangkan Drs Koni Ismail Siregar merupakan birokrat sejati segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pemerintahan baik pengelolaan aset daerah maupun melakukan lobi ke pusat untuk kepentingan rakyat Siantar seperti pembangunan segala sesuatu perangkat daerah kota Siantar
i

CUSTOMER SERVICE

KEISHA FLORIST HP.081264802849 - 081396483900

Pin BB : 274D7B6A

Email : keishaflorist@gmail.com

website : www.keishaflorist.com

TRANSLATOR

English French German Spain Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic
by : BTF

SITE INFO

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

VISITOR

free counters

DPRD Bahas PAW Hulman Sitorus

Sabtu, 08 Mei 2010

Maruli: Kami hanya Perantara
SIANTAR–METRO; DPRD Pematangsiantar melalui Komisi I membahas dan meneliti berkas usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan Hulman Sitorus SE, yang diajukan Partai Pemuda Indonesia (PPI), hari ini, Kamis (6/5). Sebelumnya, Komisi I telah menggelar rapat pendahuluan, Rabu (5/5).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar, Ibnu Harbani kepada METRO, kemarin ketika ditanya adanya surat usulan PAW atas nama Hulman Sitorus yang disampaikan DPC PPI Pematangsiantar.

"Surat tersebut (usulan PAW, red) telah sampai ke Sekretariat DPRD. Dan Komisi I telah mengadakan rapat pendahuluan hari ini (kemarin, red). Besok (hari ini, red) akan diadakan rapat Komisi I dengan mengundang seluruh anggota komisi termasuk Hulman Sitorus. Dalam surat usulan tersebut juga dilampirkan SK DPP PPI No SK-P.117.IST/DPP-PPI/IV/2010 dan SK DPC PPI Pematangsiantar No 086/ PPA/DPC-PPI/IV/ 2010 tertanggal 29 April 2010 tentang PAW," terang Ibnu.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, peranan Komisi I DPRD dalam PAW anggota DPRD yang diusulkan partai politik (parpol), sebatas membahas dan meneliti proses dan berkas apakah telah memenuhi peraturan yang berlaku.

"Karena peraturan dan tata tertib DPRD belum ada, maka aturan yang akan dipedomani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah I Wilayah Provinsi. Ditambah UU No 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan DPD, DPR, dan DPRD. Jika telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hasilnya akan disampaikan langsung kepada pimpinan DPRD," kata Ibnu.

Sementara itu Ketua DPRD Pematangsiantar Maruli Hutapea SE menerangkan, dalam usulan PAW anggota dewan DPRD hanya sebagai perantara dan memastikan prosedurnya telah sesuai peraturan.

‘Partai politik yang berkewenangan mengajukan PAW. DPRD hanya akan membahas serta memastikan prosedurnya telah tepat. Jika memang telah memenuhi persyaratan, maka akan dibuat semacam rekomendasi yang akan disampaikan kepada KPUD dan wali kota. Selanjutnya KPUD Siantar yang akan memrosesnya dan menyampaikan kepada gubernur," terangnya.

KPUD Tunggu

Usulan DPRD

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar Rajaingat Saragih SH membenarkan pihaknya telah menerima surat usulan PAW yang diajukan DPC PPI Pematangsiantar atas nama Hulman Sitorus, sekaligus lampiran SK pemberhentian dari DPP PPI.

"KPUD Siantar saat ini menunggu keputusan dari DPRD tentang usulan PAW, karena DPRD-lah yang berhak mengusulkan, kemudian KPUD memrosesnya," katanya.

Lebih lanjut Rajaingat menjelaskan, dalam proses PAW, lazimnya setelah adanya usulan DPRD, yang harus dilakukan KPUD adalah meneliti keabsahan surat pengusulan tersebut. Lalu meneliti berkas pengganti yang diusulkan.

"Jika memang semua sudah jelas, akan disampaikan kepada Pemko Siantar untuk diteruskan kepada gubernur," katanya.

Seperti telah diberitakan, Hulman Sitorus dipecat dari keanggotaan PPI. Padahal PPI merupakan kendaraan yang membawanya menjadi anggota DPRD Pematangsiantar periode 2009-2014.

Hulman yang juga calon Wali Kota pematangsiantar dipecat karena dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI. Surat pemecatan tersebut melalui SK DPP PPI Nomor SK-P.117.IST/DPP-PPI/IV/2010 tertanggal 16 April 2010. Kemudian SK tersebut ditindaklanjuti DPC PPI Kota Pematangsiantar, dengan mengajukan surat Nomor 086/PAA/DPC-PPI/PS/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Pematangsiantar masa bakti 2009-2014.

SK DPP PPI Nomor SK-P.117.IST/DPP-PPI/IV/2010 tertanggal 16 April 2010 ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPI, Pieter Tobias Patiasana dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Niko Silitonga. Dalam SK itu disebutkan, Hulman dan ES dinilai telah melakukan pelanggaran berat sesuai AD/ART PPI.

Ketua DPC PPI Kota Pematangsiantar, Binsar Manurung, di Jalan Bola Kaki Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Selasa (4/5) membenarkan SK DPP PPI tersebut, termasuk usulan PAW terhadap Hulman.

Dalam SK DPP PPI, tambahnya, alasan Hulman dipecat karena yang sejak ditetapkan sebagai anggota DPRD Siantar, ia tidak pernah melakukan koordinasi dengan pengurus DPC PPI Pematangsiantar. Juga mengabaikan surat resmi yang dikirimkan PPI kepadanya, termasuk membangkang terhadap kebijakan DPC PPI dalam Pemilukada Pematangsiantar. Intinya, Hulman dinilai tidak loyal dan tidak komit mendukung calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PPI.

Hulman yang ditemui METRO mengaku belum menerima surat tersebut, tapi sudah mendengarnya.

"Namun, harus diingat, semua punya aturan. Mengurus partai bukan seperti mengurus perusahaan yang bisa bersikap suka-suka," terang Hulman. (mag-14)

0 komentar:

Poskan Komentar